selasa 23 Agustus 2022, Kepala Kejaksaan Negeri Batam HERLINA SETYORINI, SH.,MH menghadiri Upacara Pembukaan Patroli Bersama Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional Tahun 2022 di Pelabuhan 99 Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau.
Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Aan Kurnia, secara resmi membuka Patroli Bersama Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional Tahun 2022.
Patroli bersama ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia serta mewujudkan sinergitas guna pelaksanaan patroli yang efektif dan efiseen dalam penggunaan sumber daya dengan tetap mengedepankan aspek keamanan nasional.
Patroli Bersama ini disusun dan disepakati bersama oleh instansi yang terlibat dan ditetapkan oleh Menkopolhukam sebagai Ketua Forum Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan Laut dan Penegakan Hukum. Dan kendali Patroli berada di Kepala Bakamla RI dengan kendali taktis pada Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI.
Puskodal Bakamla RI juga akan mendukung berjalannya Patroli Bersama ini melalui dashboard monitoring yang dimiliki Bakamla RI sebagai informasi data dukung patroli yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi instansi terkait.
Rangkaian kegiatan Upacara Pembukaan Patroli Bersama tahun 2022 juga diisi dengan penandatanganan piagam komitmen bersama, yang turut menandatangani yakni kepala Bakamla RI, Sesmenko Polhukam diwakili oleh Asdep Hi Kedeputian KUMHAM, Kasal yang diwakili oleh Kadis Opslatal, Dirjen PSDKP KKP, Dirjen Bea dan Cukai diwakili oleh Kepala KPU Bea Cukai, Dirjen Hubla diwakili oleh Dir KPLP, Kakorpolairud Baharkam Polri diwakili oleh Kabagopsnal dan TIK Korpolairud.
Patroli Bersama tersebut merupakan patroli keamanan dan keselamatan laut nasional pertama kali dilaksanakan sejak disahkannya Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah Yuridiksi Indonesia.
Selain aset patroli Bakamla RI, juga terlibat aset patroli dari TNI AL, Polair, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia (KPLP)
